TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DESA PANGGUNG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas Pokok, Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban Petinggi

Pasal 9

  • Petinggi berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  • Petinggi bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Petinggi memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
  1. menyelenggarakan pemerintahan desa, antara lain meliputi:
    1. seperti tata praja Pemerintahan,
    2. penetapan peraturan di desa,
    3. pembinaan masalah pertanahan,
    4. pembinaan ketentraman dan ketertiban,
    5. melakukan upaya perlindungan masyarakat,
    6. administrasi kependudukan, dan penataan serta pengelolaan wilayah.
  1. melaksanakan pembangunan desa, antara lain meliputi:
    1. pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan
    2. pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
  1. pembinaan kemasyarakatan desa, antara lain meliputi:
    1. pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat,
    2. partisipasi masyarakat,
    3. sosial budaya masyarakat,
    4. keagamaan, dan
    5. ketenagakerjaan.
  1. pemberdayaan masyarakat desa, antara lain tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
  2. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya
  • Petinggi mempunyai wewenang antara lain :
    1. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
    2. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
    3. memegang kekuasaaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
    4. menetapkan Peraturan Desa;
    5. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
    6. membina kehidupan masyarakat desa;
    7. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
    8. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
    9. mengembangkan sumber pendapatan desa;
    10. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
    11. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
    12. memanfaatkan teknologi tepat guna;
    13. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
    14. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    15. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Petinggi mempunyai hak:

  1. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
  2. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
  3. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  4. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
  5. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Petinggi mempunyai kewajiban:

  1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
  3. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
  4. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  5. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  6. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
  7. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
  8. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
  9. mengelola keuangan dan aset desa;
  10. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
  11. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
  12. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
  13. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
  14. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
  15. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
  16. memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Pasal 12

  • Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, Petinggi wajib :
  1. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
  2. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
  3. memberikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
  4. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
  • Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
  • Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
  • Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
  • Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman Desa atau pada media informasi lainnya yang mudah diakses masyarakat.
  • Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, digunakan oleh Bupati sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk dasar melakukan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut.

Bagian Kedua

Tugas Pokok, Fungsi, Hak dan Kewajiban Perangkat Desa

Paragraf 1

Sekretariat Desa

Pasal 13

  1. Carik berkedudukan sebagai pimpinan Sekretariat Desa.
  2. Carik bertugas membantu Petinggi dalam bidang administrasi pemerintahan

desa dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Desa lainnya.

  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Carik mempunyai fungsi:
  1. Melaksanakan urusan ketatausahaan antara lain :
    1. tata naskah,
    2. administrasi surat menyurat,
    3. arsip, dan
  1. Melaksanakan urusan umum antara lain :
    1. penataan administrasi perangkat desa,
    2. penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor,
    3. penyiapan rapat,
    4. pengadministrasian aset,
    5. inventarisasi,
    6. perjalanan dinas,
    7. dan pelayanan umum.
  1. Melaksanakan urusan keuangan antara lain :
    1. pengurusan administrasi keuangan,
    2. administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
    3. verifikasi administrasi keuangan, dan
    4. administrasi penghasilan Petinggi, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
  1. Melaksanakan urusan perencanaan antara lain :
    1. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa,
    2. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan,
    3. melakukan monitoring dan evaluasi program, dan
    4. penyusunan laporan.
  2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Petinggi.

Pasal 14

  • Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
  • Kepala urusan bertugas membantu Carik dalam urusan pelayanan

administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

  • Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi :
  1. Kepala Urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi antara lain:
  2. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi

surat   menyurat, arsip, dan   ekspedisi, dan   penataan    administrasi

perangkat desa,

  1. penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  2. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Petinggi.
  3. Kepala Urusan keuangan memiliki fungsi antara lain:
  4. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
  5. verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Petinggi, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
  6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Petinggi.
  7. Kepala Urusan perencanaan memiliki fungsi antara lain:
  8. mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa,
  9. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan,
  10. melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
  11. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Petinggi.

Paragraf 2

Pelaksana Kewilayahan

Pasal 15

  • Kamituwo berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Petinggi dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kamituwo memiliki fungsi:
  1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
  3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
  4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
  5. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Petinggi.

Paragraf 3

Pelaksana Teknis

Pasal 16

  • Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
  • Kepala Seksi bertugas membantu Petinggi sebagai pelaksana tugas operasional.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi mempunyai fungsi :
  1. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi antara lain :
    1. melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan,
    2. menyusun rancangan regulasi desa,
    3. pembinaan masalah pertanahan,
    4. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah,
    5. pendataan dan pengelolaan Profil Desa, dan
    6. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Petinggi.
  1. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi antara lain:
    1. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi,
    2. memotivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna, dan
    3. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Petinggi.
  1. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi antara lain:
    1. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat,
    2. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat,
    3. melestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan, dan
    4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Petinggi.
Facebook Comments